-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Kejagung Klarifikasi Video Hoaks, Jaksa Terima Suap Kasus HRS

Sunday | March 21, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-21T16:39:06Z


Star7Tv.Online Jakarta —Kejaksaan Agung klarifikasi video hoaks dan membantah beredarnya kabar di media sosial Jaksa terima suap terkait kasus Habib Rizieg Sihab (HRS) yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.


Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH,

menyampaikan penjelasan atau klarifikasi tentang beredarnya video hoaks di media social seperti facebook, Twitter, Instagram dan youtube dengan narasi “terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Risieq Sihab, Sabtu (20/3/2021).


Perihal tersebut semakin membuat hancur wajah hukum Indonesia ”yang mengkaitkan dengan penjelasan Yulianto SH MH, selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.


Terkait beredarnya video tersebut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH sampaikan pernyatakan sebagai berikut:


Pertama menyatakan, bahwa video penangkapan seorang oknum Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu dan bukan merupakan pengakuan Jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab.


Kedua, bahwa penangkapan oknum Jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Jawa Timur.


Ketiga, bahwa pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut, adalah Bapak Yulianto SH MH, yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).


Keempat, bahwa video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan.


Berdasarkan perihal tersebut diatas, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaaan Agung menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax. 


"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini," ulasnya.


Kemudian Leonard juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada.


Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers Kejagung Nomor : PR — 246/81/K.3/Kph.3/03/2021, bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),” tegas Leonard (Tim)

×
Berita Terbaru Update