-->

Notification

×

Iklan



Iklan





DIANGGAP KRIMINALISASI PERS, DPP OPM : POLDA SULSEL HARUS EVALUASI KERJA KAPOLRES ENREKANG

Friday | February 12, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-02-12T10:13:17Z


Star7tv.Online | MAKASSAR - Dugaan kriminalisasi dan penangkapan seorang wartawan dari salah satu media online bernama Wawan yang dilakukan oleh pihak Polres Enrekang, menjadi sorotan dari berbagai pihak. Jumat (12/02/21).


Tak tanggung-tanggung Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) meminta Kapolda Sulawesi Selatan segera mencopot Kapolres Enrekang


Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) saat ditemui awak media.


" Di tambakan oleh salah satu, Ansori wartawan media online Pekanbaru Tidak sepantasnya pihak penegak hukum dari organisasi kepolisian Kapolres Enrekang langsung melakukan penangkapan terhadap saudara kita wawan, seharusnya dia, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,dulu lalu kalo, sudah di lakukan oleh pihak yang merasa dirinya dirugikan untuk melakukan hak nya sebagai korban, dari pemberitaan Terkait dengan dirinya sendiri maka harusya yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan hak nya, dengan menggunakan UU no 40 tahun 1999 tentang pers, seperti melakukan hak koreksi dan hak jawab. "bukan untuk langsung, membuat laporan ke pihak yang berwajib terkait karyanya dari para jurnalis tersebut unjar Ansori., 


dan selain yang bersangkutan bisa, melakukan hak, koreksi dan hak jawab terkait pemberitaan yang merasa merugikan diri nya, juga bisa melayang kan surat somasi terlebih dahulu kepada pimpinan dewan PERS,." karena sebagaimana mestinya pejabat atau aparatur negara itu harus menghargai aspirasi dan kritik masyarakat juga berhak untuk menyuarakan aspirasi rakyat nya.


'saya berpesan kepada pihak penegak hukum khususnya kepolisian harus nya, memahaminya juga tentang hak kebebasan profesi jurnalis atau wartawan karena jangan kita di ketawain oleh netizen Terkait dengan adanya kriminalisasi terhadap wartawan tersebut."maka pihak penegak hukum dan pejabat negara lain nya harus nya menghargai aspirasi publik dan kebebasan berpendapat melalui media online , cetak baik pun siber, serta Media televisi, karena Media ini adalah wahana untuk menyampaikan kebebasan menyampaikan informasi publik baikpun dari kalangan instansi pejabat publik atau pejabat negara maka, seharusnya pihak penagak hukum mengedepankan hak kebebasan PERS yang di atur dalam UU no 40 tahun 1999 Tersebut.dan kepentingan rakyat demi kemakmuran bangsa dan negara republik Indonesia ini, tandas Ansori. 


pers sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers UU Per yang menyebutkan,Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.


Karena Usaha pers itu sendiri diselenggarakan oleh perusahaan pers sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers,


 Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi jelas Ansori lagi.


"Makan kala sudah tidak ada lagi jalan,terbaik untuk di sepekan oleh kedua belah pihak atau dewan pers tidak bisa, lagi mengatasinya persoalan terkait pemberitaan yang di buat oleh media online tersebut barulah menempuh jalur hukum.itu baru benar karena setiap persoalan itu tidak,di harus kan. untuk di lanjutkan ke ranah Hukum atau pengadilan, kalo masih bisa di lakukan midiasi kenapa tidak sebaiknya di lakukan secara kemitraan kecuali tindak pidana murni seperti Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana itu tidak mungki akan terjadi midiasi lagi ucap Ansori lagi.kalo seperti main langsung-langsung aja membuat laporan ke pihak Kepolisian itu berati pihak yang bersangkutan dan pihak penegak hukum khususnya Kepolisian. Itu namanya sudah mengangkangi hak dan UU PERS no 40 tahun 1999 tutup, Ansori dari salah'satu wartawan media online dari Pekanbaru Riau Tersebut.


Lanjut,dari sekelompok DPP OPM , ini sudah patut kami katakan kriminalisasi terhadap wartawan, pembungkaman terhadap pers," katanya 


Lebih lanjut DPP OPM mengutarakan "Bukan malah Menggunakan KUHP karena ada mekanismenya jika berkaitan dengan Pemberitaan, ini sangat mencoreng pers, olenhya itu kami dari DPP OPM akan bersama pers dan berpihak pada yang benar, jangan sampai yang dikritisi adalah penguasa dan pihak kepolisian melakukan tindakan yang semenah-menah, kami akan lakukan. Aksi besar-besaran di Polda Sulsel dalam waktu dekat," tutupnya.


Sampai berita diturungkan masih sementara menghubungi pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. (Red)

×
Berita Terbaru Update