-->

Notification

×

Iklan



Iklan





Warga Dukong Minta DPRD Desak Kades Buktikan Keabsahan SKT Atas Nama Andry

Tuesday | November 24, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-11-24T05:21:24Z
Perwakilan Warga Dukong RDP di DPRD Belitung bahas SKT an. Andry


Star7tv.Online | Belitung - Perwakilan warga Desa Dukong yang dikoordinir oleh Muhammad Nazuri dan rekan-rekannya menyampaikan beberapa point penting dan mempertanyakan keabsahan terbitnya SKT atas nama Saudara Andry seluas 1,3 hektar di wilayah Desa Dukong Kecamatan Tannungpandan Kabupaten Belitung, Senin (23/11).


Ketua Sidang pada acara Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Syamsirwan Ketua Komisi I DPRD Belitung.


Terlihat pihak-pihak yang hadir pada acara RDP kali ini diantaranya, beberapa anggota DPRD lainnya dan dari pihak-pihak Eksekutif baik dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Belitung, Inspektorat, Dinas PMPTSPP, PPKBPMD, Kesbongpol, Satpol PP, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Camat Tanjungpandan, Kades Dukong, Ketua BPD Desa Dukong dan Perwakilan dari Warga Desa Dukong.


M. Nazuri, Koordinator Perwakilan Warga Desa Dukong


Namun sangat disayangkan tidak terlihat pihak-pihak yang tercantum di dalam SKT maupun APH yang telah terbit itu, seperti sdr Andri, Yusuf Wijaya dan Perwakilan PT KIA.


Sebelumnya BPD Desa Dukong sudah pernah melakukan mediasi dengan Kades dan Perwakilan dari warga selama tiga kali pertemuan. Terakhir pertemuan itu diadakan pada tanggal 9 Oktober 2020 di Kantor BPD Desa Dukong, namun belum membuahkan hasil yang akhirnya warga meminta DPRD untuk melakukan RDP dengan pihak-pihak yang terkait, guna mencari keadilan dan kebenaran mengenai keabsahan SKT tersebut.


"Hasil mediasi ini pun sebenarnya sudah dituangkan dalam berita acara bahwa warga dan BPD Desa Dukong sepakat meminta Kades Zainal untuk mencabut SKT an Andry, namun tidak digubris Kades," jelas Nazuri.

 

Ketika di ruang rapat RDP, Nazuri menyampaikan beberapa kronologis dan fakta-fakta di lapangan yang membuat mencuatnya masalah ini dimulai dari proses terbitnya SKT a.n Andry dengan no.956/SKT/DK/VI/2018 seluas 13.162 m2 berada di jalan Pilang Dalam RT 03 RW 01 Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan. Sampai ditemukannya kejanggalan-kejanggalan terutama prosedur dalam pembuatan SKT yang diantaranya diragukan keabsahannya dari warga Desa Dukong.


Nazuri Perwakilan warga Desa Dukong menegaskan bahwa "kami mewakili warga minta DPRD Belitung mendesak Eksekutif dan Kades Dukong khususnya, membuktikan keabsahan SKT an Andry yang luas lahanya sekitar 1,3 hektar itu. Sebaiknya itu dulu dipahami apakah sudah sesuai prosedur dalam penerbitannya? mohon untuk pembuktiannya secara transparan ke kami sebagai warga, tegasnya kepada wartawan, Senin (23/11).


Menurutnya dalam proses terbitnya SKT an Andry sampai APH an Yusuf Wijaya tersebut terdapat kejanggalan kejanggalan yang sangat fatal.


"Terbitnya SKT itu kami anggap sangat fatal, diantaranya berikut ini kami peroleh keterangan waktu kami melakukan Mediasi dengan BPD Desa Dukong dan dihadiri oleh Kades Zainal, sebagai berikut:


Pertama, Sdr Andry mengakui tidak mempunyai dasar memiliki lahan tersebut, sehingga diawal dirinya sempat menolak untuk membuat SKT atas nama dirinya diatas lahan tersebut.


Kedua, Sdr Andry menyatakan SKT ini dibuat atas namanya, berdasarkan perintah Sdr Yusuf sebagai atasannya.


Ketiga, Sdr.Andry menyatakan bahwa dia telah membuat surat pernyataan kepada Sdr Yusuf bahwa Dia tidak pernah memiliki lahan tersebut yang ditandatangani Sdr Yusuf.


Keempat, Sdr.Andry mengatakan bahwa nilai nominal ganti rugi sejumlah 390 juta adalah fiktif dan hanya formalitas saja dalam pembuatan APH atas lahan tersebut artinya cuma rekayasa.


Kelima, Sdr Andry juga mengakui dalam pembuatan APH bahwa dia sendiri yang memalsukan tanda tangan istrinya.


Keenam, Sdr Kades menyatakan SKT an Andry ini diterbitkan karena lahan tersebut sudah dibeli Sdr Yusuf berdasarkan ganti rugi lahan dengan PT KIA di tahun 2017 dari kwitansi pembelian dengan PT KIA.  Dan anehnya muncul lagi surat Ganti rugi antara Sdr Yusuf dengan Sdr Andry dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.216.212.000,- 


Ketujuh, Sdr Kades juga menyatakan adanya beberapa surat segel lama sebagai bukti adanya pembelian atas lahan tersebut padahal itu adalah segel lama dari PT KIA untuk dasar membuat Hak Guna Usaha (HGU) dari lahan keseluruhan PT KIA. Segel-segel lama itu tidak pernah diperlihatkan dan kami tidak tahu.


"Dari Kejanggalan-keganjalan tersebut diatas kami mohon kepada Dewan yang terhormat untuk merekomendasikan kepada pihak eksekutif dengan kawalan masyarakat untuk melakukan peninjauan ulang dan pembuktian secara sebenar-benarnya dengan terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi polemik dan gejolak di masyarakat," pinta Nazuri.


Muhammad Nazuri dan rekan-rekan perwakilan warga Desa Dukong menganggap bahwa Sdr Zainal SIP selaku kepala Desa Dukong tidak beritikad baik dan tidak memihak kepada masyarakat Desa Dukong hingga sampai ke Sidang RDP DPRD Kabupaten Belitung.


"Kami anggap Kades Zainal tidak ada itikat membatu warga untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan terbitnya SKT itu secara terang benderang. Selanjutnya kami minta DPRD Belitung untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas," harapnya. 


Hasil rapat pada RDP dengan DPRD kali ini menurutnya belum memberikaan titik terang pada kami sebagai warga mengenai keabsahan SKT an Andry tersebut.


"Sekali lagi kami minta kepada DPRD dan Eksekutif bila perlu Penegak Hukum mendesak Kades Dukong Srd Zainal untuk membuktikan keabsahan SKT an Andri tersebut," tutup Nazuri. (Tim)

×
Berita Terbaru Update