Wakil Walikota Palembang Geram Atas Sikap Pedagang Obat di Pasar 16 Ilir, Yang Masih Menjual Obat Sudah Kadaluarsa -->

Advertisement


 

Wakil Walikota Palembang Geram Atas Sikap Pedagang Obat di Pasar 16 Ilir, Yang Masih Menjual Obat Sudah Kadaluarsa

SANGRAJAWALI
Tuesday

Wakil Walikota Palembang temukan obat yang sudah kadaluarsa

Star7tv.Online | Palembang - Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda geram melihat sikap para pedagang obat-obatan di Pasar 16 Ilir Palembang yang ketahuan masih saja menjual obat yang sudah kadarluasa.

Wakil Walikota Palembang Fitri mengaku bahkan jika di perlukan pihaknya pun tidak segan-segan untuk membawa hal tersebut ke jalur hukum.

"Padahal, di tahun 2018 silam pihaknya sudah pernah untuk memperingati toko obat dan apotik agar tidak menjual obat-obatan yang sudah kadarluasa dan yang tidak berizin serta menempatkannya bukan di tempat semestinya sesuai dengan suhu penyimpanan obat," kata Fitri Agustinda Selasa (01/09/2020).

Fitri pun meminta kerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan BBPOM agar bisa melakukan penyisiran ke toko obat dan apotik sehingga hal ini tidak terulang lagi.

Pemerintah Kota Palembang pun siap untuk menempuh jalur hukum bila masih saja didapati penjual obat-obatan yang memasarkan obat yang sudah kadarluasa kepada masyarakat.

"Selain itu pihaknya meminta tadi ke toko yang obatnya sudah kadarluasa untuk tanda tangan perjanjian bahwa kalau masih ditemukan maka kami akan tempuh ke jalur hukum. Ada ancaman denda sampai Rp 1,5 miliar dan kurungan maksimal 15 tahun penjara," tegas Fitri.

Ditempat yang sama Kepala BBPOM Palembang Arofah sidak kali ini untuk mengecek ke dua toko obat dan apotik. Dan ditemukan obat yang sudah kadarluasa dan rusak serta satu toko yang menjual obat tanpa izin edar dari BBPOM Palembang.

"Jadi di surat pernyataannya,kalau tidak ada surat edar Rp 1,5 miliar bisa dikenakan. Namun bila punya izin edar tapi expired dendanya Rp 1 miliar," tegas Arofah.

Menurut Arofah Kota Palembang belum ada yang kita peringatkan lewat jalur hukum. Namun di luar daerah yang kita paksa tutup toko obatnya karena tidak sesuai izin ada," tukasnya. (Edi pirang)