AH Jadi Terlapor..!! Diskriminatif Terhadap Warganya Sendiri dan Larang Jumpa Dengan Wartawan Yang Memberitakan Kasusnya -->

Advertisement


 

AH Jadi Terlapor..!! Diskriminatif Terhadap Warganya Sendiri dan Larang Jumpa Dengan Wartawan Yang Memberitakan Kasusnya

SANGRAJAWALI
Wednesday


Star7tv.Online | SIMEULUE - Prihal ini bermula dari RS atau Rosmaidar (Korban) melaporkan AH oknum PAW Kepala Desa Pulau Bengkalak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Agustus 2020.

Dalam pengaduan tersebut, Rosmaidar mengakui bahwa AH telah menjalin hubungan tanpa status dengan Rosmaidar selama ini hingga memiliki seorang anak perempuan yang kini telah berusia 12 tahun. Rosmaidar terpukau oleh janji manis AH hingga rumah tangganya hancur berantakan dan suaminya meninggalkan Simeulue hingga kini tidak kembali.

Selanjutnya, Rosmaidar menuntut pertanggung jawaban AH selaku ayah untuk menafkahi anak mereka, Rosmaidar juga menuntut AH membayar ganti rugi atas harta bendanya yang telah dijual oleh AH selama ini termasuk satu unit rumah rangka baja dan kios yang berisi sembako.

Pengaduan Rosmaidar terus bergulir hingga pada tanggal 07 September 2020, DPMD Kabupaten Simeulue memanggil Rosmaidar selaku pelapor juga seorang tokoh masyarakat dari Desa Pulau Bengkalak untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya.


Karena merasa terancam dicopot dari jabatan sebagai kepala desa, AH panik dan melakukan sejumlah diskriminatif terhadap masyarakatnya sendiri yang dianggap berseberangan pendapat dan tidak mendukungnya. Bahkan secara spontan AH menuding sebanyak 14 orang masyarakat Desa Pulau Bengkalak telah melaporkan dirinya kepada Bupati Simeulue.

Aksi yang tak seharusnya dilakukan dan ditunjukan oleh seorang kades kini terjadi ditengah masyarakat. Ironisnya, oknum ketua dan anggota BPD selaku perwakilan masyarakat yang semestinya sebagai penengah permasalahan proritasnya membela kepentingan umum dan masyarakat tanpa memihak atau mementingkan suatu golongan/kelompok.

Akan tetapi sebaliknya Badan Perwakilan Desa ini justru memposisikan diri secara terang-terangan membela kepentingan AH sebagai kades dan ikut melakukan tindakan intimidasi dengan alasan para oknum-oknum tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dan persaudaraan mereka dengan AH sehingga salah dan benarnya mereka tetap melakukan pembelaan.

"Kami diintimidasi dan disudut para oknum yang menjadi antek-antek kepala desa, kami dipersalahkan oleh mereka karena dianggap telah melaporkan kades ke Pemkab Simeulue, bahkan sengaja dicari-cari kesalahan kami untuk diproses sebagai aksi balas dendam, kami juga diancam akan dipanggil satu-persatu oleh Camat kata mereka selain itu juga kami dilarang jumpa atau berkomunikasi dengan Wartawan yang telah memberitakan kasus kepala desa ini," ungkap beberapa orang masyarakat Desa Pulau Bengkalak.


Sikap dan tindakan oknum kepala desa, BPD dan oknum pejabat desa lainnya, yang telah melakukan tindak diskriminasi dan intimidasi kepada sekelompok masyarakat yang dianggap lawan telah bertentangan dengan aturan dan perundang-udangan yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2014, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan seterusnya.

Selain melakukan hal-hal yang bertentangan seperti tersebut diatas, para oknum tersebut juga melarang bagi masyarakat bertemu dan berkomunikasi dengan pihak Wartawan yang telah memberitakan kasus Kepala Desa Pulau Bengkalak.

Dalam beberapa bukti rekaman yang berhasil diperoleh, oknum BPD dan pengurus Pemuda Desa Pulau Bengkalak, menyebutkan masyarakat tidak boleh bertemu atau bergaul dengan Wartawan yang telah menaikan berita kasus AH dan Rosmaidar, masyarakat yang melakukan kontak komunikasi dengan Jurnalis tersebut dianggap lawan dari Kades dan para koleganya.

Seorang Wartawan yang sedang menjalankan tugasnya dilindungi Undang-undang serta tidak ada pembatasan atau pelarangan bertemu dengan siapa atau pihak manapun, Apabila hal ini terjadi oknum yang mencoba menghalang-halangi tugas Jurnalistik dilapangan, maka siap-siap berhadapan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan PERS 


Sementara itu, jika dianalisa secara baik dan seksama oleh AH dan para koleganya masyarakat yang 14 orang tersebut bukan ikut melaporkan AH akan tetapi mereka meminta kejelasan atas laporan Rosmaidar kepada Pemkab Simeulue dalam surat mereka tertera jelas kalimat yang berimbang bukan menuding.

Apabila Terbukti, Maka Segera Menonaktifkan AH Dari Jabatan Selaku Kepala Desa Pulau Bengkalak Yang Telah Mencoreng Nama Baik Kampung Pulau Bengkalak


Namun Apabila Tidak Terbukti, Maka Kami Mohon Kepada Bupati Simeulue Agar Nama Baik Dari AH Selaku Kepala Desa Pulau Bengkalak Untuk Rehabilitasi, Demikian Permohonan Dari Masyarakat


Akan tetapi niat baik dan proaktif demokrasi dari masyarakat tersebut tidak dapat dilihat secara positif oleh AH karena ambisi dan rasa takut kehilangan jabatannya telah menggelapkan mata dan pikiran sehingga niat baikpun menjadi salah ditambah lagi pihak ketiga yang punya kepentingan ikut bermain dan membackup AH untuk beraksi.

Intimidasi dan diskriminasi yang di lakukan AH dan para koleganya tak menghentikan proses kasus yang sedang diproses malahan dapat menimbulkan kasus-kasus baru atau laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi. (Eko)