Kab. Pandeglang Peringkat no.5 se Pulau Jawa kerawanan Pemliu Politik Uang dan Netralitas ASN -->

Advertisement


 

Kab. Pandeglang Peringkat no.5 se Pulau Jawa kerawanan Pemliu Politik Uang dan Netralitas ASN

SANGRAJAWALI
Tuesday


Star7tv.Online | Pandeglang – Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Ade Mulyadi, dan Iman Ruhmawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang terkait “Penyampaian Surat Keputusan Persyaratan Pencalonan untuk partai politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020” bertempat di Aula KPU Kabupaten Pandeglang. Senin, (24/08/2020).

Rakor (Rapat Koordinasi) dihadiri sekitar 21 Peserta dari berbagai Partai Politik (Parpol), DPRD Kabupaten Pandeglang, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Ade Mulyadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa terkait upaya PENCEGAHAN, Bawaslu mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat agar bersama-sama untuk mencegah dan menolak praktik politik uang dalam proes pemilu.

“Kita sama-sama jaga agar pemilihan ini berjalan sukses, tentu dengan minim pelanggaran. Prinsip kami daripada menindak lebih baik mencegah” ajak Ade kepada Peserta Rapat Koordinasi.

Lanjut Ade (sapaan akrab) “Pandeglang saat ini menduduki peringkat 5 se Pulau Jawa terkait Indeks Kerawanan Pemilu yakni Rawan Money Politik (Politik Uang), Ancaman, Tekanan, Politisasi Birokrasi dan Netralas ASN” lanjutnya.
Kemudian Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka pemberi dan penerima dalam praktik politik uang sama-sama bisa diberikan sanksi hukum.

“Si penerima dan pemberi bisa di kenakan sanksi terkait Money Politik (Politik Uang). Berbeda dengan Pemilu tahun kemarin, si penirma tidak kena sanksi sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang bisa dijerat hanya pemberi” tegasnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi di Aula KPU Kabupaten Pandeglang.

Di akhir Ade menyampaikan, demi terselenggaranya Pilkada yang terbuka, jujur, dan adil. Aparat Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon (Paslon).

“Kalau sudah masuk masa pencalonan, Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota, Pejabat Negara, ASN, TNI POLRI, Kepala Desa tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu” pungkasnya.

Dari pantauan Tim Media Bawaslu Pandegelang Rapat di mulai pada Pukul 13.00 WIB dan berakhir Pukul 15.25 WIB. Rapat berjalan dengan lancar, kondusif. Sebagaimana kita ketahui bersama Corona Virus Disease 2019 menjadi Pandemi Internasional maka untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 atau Virus Corona Pihak KPU Kabupaten Pandeglang mewajibkan para peserta untuk menjalankan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, bermasker dan jaga jarak. (Dadang)