Diusir Saat Konfirmasi, Puluhan Wartawan Geruduk Kantor BPKAD Kabupaten Mura -->

Advertisement


 

Diusir Saat Konfirmasi, Puluhan Wartawan Geruduk Kantor BPKAD Kabupaten Mura

SANGRAJAWALI
Tuesday


Star7tv.Online | Musi Rawas - Puluhan wartawan di Musi Rawas yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Mura Bersatu (AWMB), menggeruduk Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mura, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (4/8/2020).

Dalam orasinya, Zainuri mengatakan, AWMB mengecam keras terkait adanya oknum pegawai BPKAD Kabupaten Mura, Provinsi Sumsel, yang diduga menghalangi tugas seorang wartawan dari media online Radarmetro

“Kami mendesak Kepala BPKAD Mura meminta maaf secara terbuka kepada wartawan atas kelakuan pegawainya, dan mendesak APH usut tuntas atas dugaan pelanggaran UU Pers,”katanya.

Selanjutnya ia menambahkan, dalam melaksanakan tugas Pers, wartawan dilindungi oleh Undang-Ubndang Pers Pasal 4 No 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran untuk menjamin kemerdekaan pers.

“Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan,”teriaknya



Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Mura, Zulkifli Idris menyampaikan permintaan maaf kepada para pengunjuk rasa dan mengajak untuk mediasi

“Kesalahan bawahan saya, itu merupakan kesalahan saya. Mungkin itulah kekurangan dan kelemahan saya dalam membina bawahan saya,”katanya.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan kesalahpahaman antara bawahannya dengan wartawan yang bersangkutan.

“Kejadian ini akan menjadi pembelajaran kita bersama dalam menyikapi setiap permasalahan dan kesalahpahaman,”ujarnya.

Zulkifli juga menjelaskan, terjadinya mis komunikasi tersebut dikarenakan latar belakang berbeda.

“Setelah dipertemukan keduanya, Alhamdulillah masalah terselesaikan,”jelasnya.

Dirinya juga berharap pihaknya bersama insan pers untuk saling menghargai, saling menghormati dan saling memantau untuk kemajuan Mura yang kita cintai ini.

“Dengan kejadian ini mari kita ambil hikmahnya, dengan ini juga merupakan langkah awal kita untuk menuju lebih baik lagi,”tutupnya.

Aksi yang dilakukan AWMB ini karena awal mulanya saat Bambang salah seorang wartawan Radar Metro menyambangi kantor BPKAD Mura untuk mengkonfirmasi terkait pencairan dana rehab kantor BPKAD Mura.

Dalam video yang beredar di sosial media jelas bahwa seorang oknum pegawai BPKAD memakai seragam baju putih celana hitam tersebut mendorong, dan mengejar wartawan sambil terus berteriak hingga keluar kantor.

Bambang sendiri bingung apa titik permasalahannya sehingga oknum pegawai tersebut emosi tak karuan, padahal menurut bambang dia datang secara baik-baik bertujuan ingin konfirmasi sebagaimana tugasnya sebagai wartawan.

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara
maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu
dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin,
sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan
informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Galsa)