DPRD Bersama Pemkab Berau Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda -->

Advertisement


 

DPRD Bersama Pemkab Berau Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda

SANGRAJAWALI
Wednesday


Star7tv.Online | Kab. Berau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau bersama Pemkab Berau menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Berau tahun 2019, di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Berau, pada Selasa (7/7).

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Berau, H Muharram serta Wakilnya H Agus Tantomo tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani,

Acara berlangsung lancar dan tertib dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk dan memakai masker.


Dalam laporannya, Bupati Berau, H Muharram menyampaikan, beberapa hal, diantaranya:

* Neraca laporan arus kas laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan daerah dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah dan laporan ikhtisar realisasi kinerja, yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan timur dengan opini wajar tanpa pengecualian atau untuk kelima kalinya, diawali dari tahun 2018 dan pada tahun 2016 mendapat predikat wajar dengan pengecualian.

* Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, yang salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

* Penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah.

* Pengelolaan pengendalian atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah maka kepala daerah diwajibkan menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

* Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

* Penyampaian hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi dua aspek yaitu aspek pengendalian intern dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

* Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 tersebut masih ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik dari aspek pengendalian intern maupun aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

* Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah terdiri dari 7 komponen yaitu laporan realisasi APBD, neraca laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan daerah, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2019.

* Berikut pendapatan pendapatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 2,79 triliun realisasinya mencapai 2,956 triliun kurang lebih bayar atau terealisasi sebesar 105,63% sehingga terdapat lebih target pendapatan sebesar 157,614 miliar kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh peningkatan Pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan dan adanya kelebihan target penerimaan dari dana perimbangan yang disebabkan diterimanya kurang bayar bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam tahun sebelumnya dari pemerintah pusat.

* Pada Anggaran 2019 terdapat surplus sebesar 143 juta yang merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan sebesar 2,956 triliun dan Realisasi belanja sebesar 2,956 triliun surplus terjadi disebabkan terdapat pelampauan pada pendapatan daerah, dan sisi lain pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa satuan kerja Perangkat daerah yang belum optimal.

* pembiayaan tersebut adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar 805 miliar lebih di mana realisasinya sebesar 805 miliar atau sebesar 100% penerimaan. pembiayaan berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

* Neraca daerah menggambarkan posisi aset dan kewajiban serta ekuitas dana pada periode tertentu, neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Berau per 31 desember 2019 cerminkan posisi keuangan.

* Aset-aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan, diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam, seperti hutan kekayaan dasar laut dan kandungan pertambangan aset diklasifikasi menjadi aset lancar investasi jangka panjang aset aset tetap. (Fery)