-->

Notification

×

Iklan


Iklan


Wabup Pimpin Rapat Penyelesaian di Site Gurimbang

Friday | June 19, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-06-19T05:01:39Z

Star7Tv.Online | Berau - Wakil Bupati H. Agus Tantomo menegaskan agar masyarakat sabar, karena yang namanya pembayaran apalagi dari perusahaan tentu harus jelas. Baik dari sisi legalitas atau objek apapun. Ia juga berpesan agar tim secepatnya menyelesaikan masalah legalitas, ataupun objek, ketika ini sudah dilakukan maka pembayaran secepatnya diselesaikan.

Ia juga menguraikan, yang masih menjadi kendala adalah tahun penetapan KBK, dan menurutnya Pemkab memang tidak punya kompetensi menjawab hal ini. Seharusnya dinas terkait dalam hal ini Kehutanan.

Namun yang hadir dalam pertemuan juga ternyata butuh waktu untuk berkonsultasi, sehingga inilah yang masih menggantung dari pertemuan tersebut. Hal ini disampaikannya setelah usai memimpin rapat Rapat Penyelesaian Permasalahan di Site Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, yang digelar diruang  Sangalaki Pemkab Berau, Kamis (18/06/20) tadi siang.


Hadir pada rapat tersebut, Asisten 1 Drs. H. Datu Kesuma, Wakapolres Kompol Andin Wisnu, Kapolsek Sambaliung IPTU Didik Susanto, Danramil Kapt, Arm Rustan Attas, Camat Sambaliung Nazaruddin, PT Berau Coal H. Gatot Budi Kuncahyo, Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun Jaliman, KPHP Berau Tengah M.Nasir, serta masyaraka dan kelompok tani.

Ada 8 item hasil kesimpulan rapat tersebut antara lain, penggantian tanah yang berada di kawasan APL, tanah yang dalam kawasan KBK berdasarkan penetapan yang terlebih dahulu digarap atau dikerjakan masyarakat sebelum adanya penetapan kawasan KBK dibuktikan secara legalitas akan dilakukan ganti rugi.

Kepala Kampung agar dapat membantu masyarakat untuk melengkapi dokumen bukti legalitas, yang lahannya belum memiliki legalitas akan tetapi sudah dikerjakan.

Untuk lahan yang digarap dan masuk dalam wailayah KBK, maka pemerintah daerah akan meminta penjelasan dari instansi teknis pusat. Terkait maalah tumpang tindih lahan masyarakat akan segera diselesaikan oleh tim pemerintah daerah.

Kemudian masyarakat diminta untuk mengumpulkan dokumen legalitas terkait pembebasan lahan. Serta terkait pembayaran ganti rugi terhadap lahan yang dokumen legalitasnya sudah lengkap, pihak perusahaan segera melakukan pembayaran.( Fery )
×
Berita Terbaru Update