-->

Notification

×

Iklan


Iklan


Soal Kasus Pembakaran Bendera PDI-P Menuai Polemik di Berbagai Kalangan

Friday | June 26, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-06-26T15:20:30Z

Star7Tv.Online | Jakarta - Kini menjadi buntut panjang persoalan kasus pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sejumlah polemik di berbagai kalangan, menurut Pakar Hukum Muda Tatanegara sekaligus Jurnalis Nasional Zulkarnain Hasan SHI., MH bahwasanya saat ini belum ada aturan yang dapat menjerat atau memidanakan pelaku pembakaran bendera partai politik (parpol). Jumat, (26/6/2020).

Zulhas juga adalah seorang Jurnarlis Nasional mengemukakannya sampai saat ini memang belum ada pasal yang dapat memidanakan pembakaran bendera partai baik itu partai manapun . Kecuali kalau bendera negara, lambang negara di bakar nah itu bisa pidanakan.

Hal itu saat Ia menanggapi rencana dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang hendak menempuh jalur hukum terkait insiden pembakaran terhadap bendera partainya dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 kemarin.

Aturan pidana yang mendekati niatan Hasto itu yakni Pasal 497 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ihwal menyalakan api atau timbul bahaya kebakaran. Kendati begitu, Zulhas mengatakan, pelaku pembakaran demo juga bisa jadi dijerat dengan UU Demonstasi.

"Ya sudah seperti itulah kita saat dalam menyampaikan pendapat di muka umumkan ada aturannya, ketertibannya, syarat-syaratnya. Tidak boleh bawa ini itu, apalagi melakukan pembakaran. Paling pakai itu aja sih," ucap Zulhas

Sebelumnya, ia menanggapi keterangan dari seorang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons aksi pembakaran bendera partainya yang dilakukan sejumlah oknum demonstrans penolak RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 kemarin.

Zulhas menilai, terkait persoalan pembakaran bendera partai PDIP dalam aksi demonstrasi penolakan RUU HIP di Gedung DPR RI, Rabu 24 Juni lalu merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, karena hanya akan merugikan pelaku itu sama sekali.

Demikian, kata Zulhas, langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum pun dianggap kurang bijak hanya saja mematikan Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta harusnya persoalan itu tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Nah kalau yang dilakukan itu perusakan rumah, atau mobil kita di rusak oleh perusu baru bisa bawa ke jalur hukum tandasnya saat dihubungi oleh rekan media. (Zulkarnain)
×
Berita Terbaru Update