-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Pembangunan Gedung Baru RSUD Mangkrak, Ketua Fraksi PAN DPRD Pessel Angkat Bicara

Saturday | June 20, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-06-20T16:32:03Z

Star7Tv.Online | Pessel - Penghentian pembangunan gedung RSUD baru, membuat gerah Ketua Fraksi PAN DPRD Pesisir Selatan. Novermal, SH menegaskan akan menggagas hak interpelasi, terkait kelanjutan pembangunan RSUD M. Zein Painan telah dimulai sejak tahun 2015, di Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran senilai Rp.99 miliar.

"Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni harus bisa menjelaskan didepan anggota DPRD Pessel, atas dasar apa proyek tersebut dihentikan," mintah Novermal, saat dihubungi media, Minggu (20/6).

Menurut Novirmal, kelanjutan pembangunan RSUD. M.Zein Painan telah dimulai sejak tahun 2015, di Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran senilai Rp.99 miliar, dimana sumber pembiayaan berasal pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dimana, sebanyak Rp. 96 milir digunakan untuk fisik gedung dan Rp.3 miliar untuk pembelian alat kesehatan, hingga sekarang belum ada tanda - tanda.

Dikatakan nya, proyek yang dibayai dengan uang pinjaman dari Pinjaman Investasi Pusat ( PIP) tiba - tiba saja dihentikan secara sepihak saja, padahal sebelumnya pemerintah daerah Pesisir Selatan, melalui Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni pernah memintak audit audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Perwakilan Sumatera Barat. Tapi apa hasil audit tersebut.

"Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni harus bisa menjelaskan didepan anggota DPRD Pessel, atas dasar apa proyek tersebut dihentikan," pinta Novermal.

Dan pemerintah daerah, melalui Bupati Hendrajoni harus menjelaskan secara resmi pengehentian proyek tersebut, sekaligus bisa menyerahkan LHP pada DPRD Pessel, apalagi ini program strategis menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Maka, Interpelasi itu harus dilakukan.

"Ya, hal ini akan kita bawah tersebut ke rapat Fraksi PAN, dan akan memintak dukungan Fraksi lainya di DPRD Pessel, agar Interpelasi tersebut bisa terlaksana," imbaunya.

Sesuai kewenangan di miliki pada Anggota DPRD Pessel, DPRD berhak memintak dan mendapatkan LHP Audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), dan LHP tersebut. Maka seharusnya Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni berani menyampaikan hal tersebut ke publik. Tentu saja melalui lembaga DPRD Pesssel.

Jika pun nantinya ditemukan ada unsur tindak Pidana Korupsi, Novermal hal itu akan direkomendasikan pada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tekuk Novirmal. (Ian)
×
Berita Terbaru Update