Pelaksanaan Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020 -->

Advertisement


 

Pelaksanaan Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

Friday



Star7Tv.Online | Kabupaten Berau - Pemerintah Kabupaten Berau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H.M.Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD melalui Zoom Meeting di Ruang Teleconference Diskominfo Berau, Jumat (05/06/20) tadi pagi.

Rakor yang dihadiri seluruh elemen penyelenggara Pemilu, unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini menunjukkan kekompakkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Untuk Kabupaten Berau sendiri dihadiri langsung, Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM, didampingi Kadiskominfo, Drs Susila Harjaka, ketua KPU, Budi Harianto S,PdI,  dan Ketua Bawaslu, Nadirah S.Pd, Staf Ahli Drs.Salim dan Kabag Pemerintahan Setda Drs. Yudha Budisantoso.

Mendagri H.M. Tito Karnavian menyampaikan, bahwa komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Hal ini sesuai dengan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur / Walikota / Bupati menjadi UU.

Komisi II DPR menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dan tahap lanjutannya dimulai 15 Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

Tito Karnavian juga menyampaikan beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Yang pertama, ini adalah keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi pelaksanaan yang ditawarkan KPU. Kemudian sebagai etalase kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi dan menujukan kepada dunia bahwa kita siap meskipun dalam kondisi pandemi.

Lanjut, di dunia internasional keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara.

tentu saja indek demokrasi inilah yang dipakai oleh berbagai dunia internasional dalam menilai sebuah negara.

Dan selanjutnya dapat mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas. Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi masyarakat.

Bupati Berau H. Muharram menyambut baik apa yang telah menjadi keputusan Mendagri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini. Dan menurutnya ini wajib dan tetap jalan, tidak harus menunggu adanya Covid ataupun wabah ini berakhir, akan tetapi prosedur prokol kesehatan tetap dilakukan.

Kemudian, memastikan seluruh KPU,Bawaslu dan Panwaslu juga harus siap menjalankan tahapan sebagaimana mestinya yang telah diputuskan.

Sedangkan untuk  pengelolaan anggaran, pasti akan mengalami perubahan. Karena situasi masih pandemi, tentu ada kesigapan protokoler kesehatan yang harus dipenuhi oleh KPU maupun Panwaslu, yang utama alat pelindung diri (APD) sehingga perlu dilakukan.

Untuk memenuhi ini dan membuat rasa aman dan nyaman baik untuk petugas dilapangan maupun masyarakat sebagai peserta pilkada.” Ini juga bagian terpenting, yang harus diutamakan ketika masih mewabahnya covid-19,”ungkapnya.( Fery )