-->

Notification

×

Iklan


Iklan


Manto: Edaran DPMD Kabupaten Gorontalo Prematur

Monday | June 15, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-06-15T15:47:00Z

Star7Tv.Online | Limboto - Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ; 440/3199/SJ tanggal 19 mei 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo

Padahal dalam poin tiga sangat jelas disebutkan bahwa sehubungan dengan angka satu dan angka dua serta dalam rangka menghambat penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang saat ini meningkat signifikan diseluruh Indonesia, diminta kepada Bupati/Walikota se-Indonesia untuk melakukan penundaan peresmian anggota BPD dan peresmian anggota BPD antarwaktu.

Namun disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan surat edaran Nomor; 140/DPMD/178/2020 tanggal 10 juni 2020 mengenai tindak lanjut Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gorontalo.

Menjawab pertanyaan media Star7TV terkait dengan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengenai edaran yang dilakukan, Karim menyampaikan Pemerintah Pusat akan melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020.

"Dengan agenda yang ada pada kami dimulai sejak tanggal 15 juni, sehingga kami berfikir dapat melanjutkan tahapan Pemilihan BPD yang tahapanya kami mulai dari tanggal 16 Juni," jawab Karim Sabihi.

Ia menambahkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan BPD nanti akan memperhatikan SOP protocol kesehatan Covid-19.

Lebih lanjut, Karim menegaskan bahwa ia sudah mengetahui semua isi edaran Mendagri termasuk penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD.

Ditempat terpisah aktifis Pemuda Gorontalo Manto Mahmud mengatakan, apa yang disampaikan oleh pak Karim Sabihi bukanlah merupakan rujukan, akan tetapi itu hanya sebuah asumsi yang nyata tidak mengindahkan instruksi yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo sangat jelas membuat edaran premature karena tidak memiliki rujukan yang jelas," kata manto sapaan akrabnya.

Alangkah eloknya jika DPMD menunggu dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah korona oleh yang berwenang.

Pemdes sepertinya buru-buru dan tidak sabar, ada apa ?, bukankah dijelaskan secara detail pada edaran Mendagri bahwa penyebaran covid-19 masih sangat signifikan diseluruh Indonesia?.

"Olehnya saya sarankan kepada DPMD Kabupaten Gorontalo untuk mencabut edaran mengenai lanjutan tahapan Pemilihan BPD untuk menghindari terciptanya klaster baru," tutup Manto.( Muhlis )
×
Berita Terbaru Update