Warga Kecewa Atas Ketidak Ada Kebijakan Aparatur Desa -->

Advertisement


 

Warga Kecewa Atas Ketidak Ada Kebijakan Aparatur Desa

Tuesday


STAR7TV.ONLINE, Meulaboh - Ketua Pemuda Umum Ujong Baroh M. Nasir kecewa atas sikap Perangkat desa atas penyaluran Dana Covid19, ia meminta kepada aparatur Desa Ujong Baroh agar melihat kembali kepada warganya yang tidak mendapatkan dana bantuan di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa,12/5.

"Dia mengatakan kecewa dengan aparatur desa karena dana BLT-Dana Desa tidak tepat sasaran, semua warga dapat di berikan pada warga yang berhak mendapatkan dan jangan pilih kasih dan kalau kita mengaju ke Permendes No 11 ada 14 belas kriteria yang wajib mendapatkan dan Minimal ada Sembilan keteria yang dapat dana BLT tersebut.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menyebutkan bahwa informasi yang kita dapatkan, 14 kriteria tersebut tidak berlaku lagi. Sebelumnya kriteria tersebut termasuk dalam lampiran surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui SK Bupati Aceh Barat Nomor 140/576/2020 tertanggal 14 April 2020 dan kemudian di keluarkan dengan surat dari menteri desa tertanggal 27 April 2020 dan juga surat edaran dari KPK No 11/2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Nah dalam surat ini menyebutkan tentang penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya (eksis) berdasarkan NIK. Jadi menurut hemat kami, tidak ada alasan aparatur desa tidak memberikan bantuan tersebut bila pun mereka tidak lagi menetap di desa tersebut, namun mereka masih ber-KTP dan ber-KK asal desa.

Saat dikimfirmasi via telfon seluler kepala Dusun Anggur, Rico Miswar mengatakan, Ini hasil rapat aparatur desa dan tidak bisa di rubah lagi dan lalu Kepala Dusun Anggur suruh ke kantor guna mencari solusinya.

"Warga desa tidak mau disebutkan namanya, memang dia tidak lagi tinggal di Desa Ujong Baroh dan sudah pindah ke tempat lain yang jadi pertanyaan hari ini adalah Kartu Keluarga (KK) dan KTP masih di desa ujong baroh dan warga tersebut setelah setahun bermosili di daerah lain dan dia juga tidak pernah dapat bantuan apapun di tempat dia tinggal sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa memang begini peraturan atau ada kebijakan lain bagi warga yang berdomisili di daerah lain tapi masih ber KTP dan KK penduduk Desa Ujong Baroh! Sehingga warga yang terkena dampak dalam masa covid19 dapat di bantu.

Ketua pemuda umum Desa Ujong Baroh berharap pada aparatur desa agar betul- betul di perhatikan warganya dan jangan pilih kasih kalau memang warganya yang harus di bantu di masa covid19, kan keadaan tahu semua masyarakat Meulaboh baru saja siap lockdown dan tidak bisa menafkahkan keluarganya dengan efektif pungkasnya.

Terkait persoalan pindahan warga desa yang tidak menetap lagi tinggal di desanya, namun masih ber KTP dan KK penduduk desa asal. Sebaiknya di komunikasikan kembali dengan dinas terkait, dalam hal ini yaitu Dinas Sosial. Perlu ditanyakan kejelasan status warga tersebut, jangan sampai menghilangkan haknya sebagai warga yang terkena dampak dari pandemi Covid19. Bagaimanapun, hakikat adanya bantuan covid19 tersebut, baik yang bersumber dari BLT-Dana Desa dan juga bersumber dari uang daerah (APBK). Semangatnya, bantuan sosial tersebut adalah membantu mereka yang terkena dampak tersebut untuk bisa bangkit.( M Nasir )