Sekdes Buluwatu Wahyu Klarifikasi Tentang Pengumpulan Dana Biaya PTSL -->

Advertisement


 

Sekdes Buluwatu Wahyu Klarifikasi Tentang Pengumpulan Dana Biaya PTSL

Monday


Start7tv.online, Gorontalo - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017.

Sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL, ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas desa.

Ini pernyataan Menteri ATR, Sofyan Djalil yang saya kutip dari salah satu media kata Sekdes Buluwatu :

"Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli," kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

"Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa," jelas dia].

Berdasarkan kutipan tersebut Sekertaris Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Wahyu Primawan Toana, melakukan klarifikasi pada Ahad (10/05/2020) tentang pengumpulan dana untuk pengukuran lahan dan pengadaan sertifikat tanah sejumlah Rp 50.000 per sertifikat, dan ini adalah hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat dan ini sangat jauh dari ketentuan yang jauh dari ketentuan kategori III temasuk provinsi gorontalo sebesar Rp 250.000, ungkapnya.

Perlu dicatat bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Buluwatu sangat terbuka dan menghargai terhadap segala bentuk saran dan pendapat masyarakat dari manapun, tutur Wahyu (sapaan akrab Sekdes Buluwatu)

 Pemdes Buluwatu selalu mengedepankan Transparansi dan Upaya Partisipatif Masyarakat dalam segala aspek yg berurusan dengan kepentingan Membangun Desa Buluwatu. Tetapi mohon setiap kritik yang disampaikan.

benar banar konstruktif dan mendasar jangan sampai hanya didorong oleh hal hal yg tendensius atau bahkan diskriminatif, ujar Wahyu.

Kasihan, tolong jangan di provokasi dengan hal hal seperti ini, tugas kita cukup banyak apalagi ditengah pandemik seperti ini, sangat dibutuhkan persatuan dan kebersamaan.

ada hal hal yg kurang berkenan dihati ayo tolong di musyawarahkan dengan baik baik. Gunakan budaya ketimuran kita, tandasnya.

Perlu dicatat juga bahwa Dana Swadaya masyarakat itu dipergunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya perjalanan pengurusan.

sertifikat dari Desa ke Kantor BPN Gorut, dan acara penyerahan setrifikat termasuk makan minum masyarakat  penerima sertifikat yang ada di 3 Desa yaitu Buluwatu, Deme 1,  Dulukapa. (punk)