Hindari Penerima Ganda, Pemdes Pilohulata Cek Bedasarkan KK Dan KTP -->

Advertisement


 

Hindari Penerima Ganda, Pemdes Pilohulata Cek Bedasarkan KK Dan KTP

Tuesday


Star7tv.Online, Gorontalo - Terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Pemerintah Desa (Pemdes) Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara masih melakukan sosialisasi dan pendataan sehubungan dengan bantuan sosial, yang akan diberikan pada warga terdampak Covid-19, ujar Marten Usman Kades Pilohuta (12/05/2020).

Adapun langkah yang diambil oleh Pemdes Pilohulata, dengan menempelkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar masyarakat desanya langsung mengkoreksi, dengan cara ini sangat membantu kami dalam mempercepat validasi data, terang Marten Usman.


“Kita akan pakai mekanisme pengecekan ulang melalui NIK, KK dan KTP-El, supaya tidak ada seorangpun yang kemudian menerima bantuan ganda.

Karena prinsip bantuan dari Negara, tidak boleh seseorang menerima bantuan ganda atau double, dari sumber keuangan Negara yang sama,” kata Kepala Desa Pilohulata, Marten Usman.

Maka dari itu, sambung Marten, Pemdes Pilohulata terus mematangkan pendataan, Marten juga meminta empat Kepala Dusun (Kadus) turut aktif memverifikasi data-data tersebut.

Terutama tentang jumlah calon penerima bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial akibat Covid-19. Sudah dipastikan, Pemdes Pilohulata akan memisahkan antara data PKH, BPNT, BLT, BLT Desa agar tidak terjadi penggandaan data dalam DTKS.

“Sampai dengan saat ini, pemisahan data sudah mendekati rampung yang insyaallah akan kami antar secepatnya ke Dinas Sosial Gorontalo Utara, Ucap Marten.

Semua ini dilakukan dengan bantuan Tim Relawan Covid-19 dan sudah dilakukan untuk yang ketiga kalinya dengan tujuan data ini benar - benar dapat dipertanggung jawabkan bersama, sebab semua ini kami menghindar dari bahasa-bahasa yang timbul dikemudian hari,” Hanya Orang Pilihan Yang Dapat” (Dorang deng Dorang-Red), ucap Kades Pilohulata.

Desa Pilohulata terdiri dari empat Dusun dengan jumlah 158 KK keseluruhannya, ungkap Marten Usman.

Sementara mekanisme penyalurannya, kita akan berkordinasi dengan instansi terkait, pungkasnya. (punk)